Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi dan Informasi

Disusun Oleh:

 Kelompok :

1.  ANES ISMAIL                     NIM (12128283)
2.  TOPIK HIDAYATULLOH  NIM (18120931)
3.  BUDIONO                             NIM (18121665)
4.  ILHAM FAUZI                     NIM (18122069)
5.  BOY SELVIAN                     NIM
   
6. ADE SUHENDAR                   NIM (18120157)

 Kelas : 12.4i.13

 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

 BINA SARANA IFORMATIKA

BOGOR

2014

____________________________________________________________

LATAR BELAKANG

Jika kita melihat teknologi informasi secara utuh, tentunya tidak akan terlepas dari aspek “bisnis” sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya, teknologi informasi telah menjadi suatu raksasa Industri yang dalam menjalankan kegiatannya tidak akan lepas dari tujuan pencarian keuntungan. Kegiatan industri adalah kegiatan melakukan bisnis, yaitu dengan memproduksi, mengedarkan, menjual den membeli produk‑produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi tersebut, baik yang berupa barang maupun jasa.

Dalam kaitannya dengan etika, bisnis menjadi topik yang cukup ramai diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat bahwa “bisnis tetap bisnis” dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit untuk dicampuradukkan dengan etika. Sementara pihak menganggap bahwa bisnis perlu dilandasi pertimbanganpertimbangan yang etis karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai‑nilai yang bersifat manusiawi.

 

  MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penulisan makalah ini adalah:

 

1. Memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang Etika Bisnis dan E-Commerce.
2. Mengingatkan kesadaran akan cara berbisnis dengan cara yang baik.
3. Melatih mahasiswa untuk lebih aktif dalam pencarian bahan-bahan materi EPTIK.
4. Sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk
5. kepentingan yang positif.

 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

 

1. Memenuhi salah satu tugas Etika Profesi Teknologi dan Informasi.
2. Untuk dapat di presentasikan sehingga mendapatkan nilai UAS , dikarenakan mata kuliah EPTIK(Etika Profesi Teknologi Informasi dan   Komunikasi) adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

LANDASAN TEORI

 Etika Bisnis

Masalah etika bisnis atau etika usaha akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya dunia usaha di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di banyak negara di dunia. Transparansi yang dituntut oleh ekonomi global menuntut pula praktik bisnis yang etis. Dalam ekonomi pasar global, kita hanya bisa survive jika mampu bersaing. Untuk bersaing harus ada daya saing yang dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Untuk itu pula, diperlukan etika dalam berusaha atau yang dikenal dengan etika bisnis karena praktik berusaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam berbisnis.

 

Richard T de George (1986), dalam buku Business Ethics memberikan empat macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis.

 

a. Penerapan prinsip‑prinsip etika umum pada praktik‑praktik

khusus dalam bisnis.

b. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “meta‑etika” yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.

c. Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.

d. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti misainya ekonomi dan teori organisasi.

 

Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat dan sebaliknya mendekati permasalahan yang tedadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Etika bisnis akan membuat pengertian bahwa bisnis tidak sekedar bisnis, melainkan suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antarmanusia sehingga harus dilakukan secara “manusiawi” pula.

 

Etika bisnis akan memberikan pelajaran kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang “berhasil”, tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antarmanusia yang terlibat di dalamnya, etika bisnis memiliki tujuan yang paling penting yaitu menggugah kesadaran tentang dimensi etis dari kegiatan bisnis dan manajemen. Etika bisnis juga menghalau pencitraan bisnis sebagai kegiatan yang “kotor” penuh muslihat dan dipenuhi oleh orang‑orang yang menjalankan usahanya dengan licik.

 

E-Commerce

Teknologi informasi melahirkan internet. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat, salah satunya menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut Electronic Commerce (ecommerce).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa e‑commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E‑commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, tetapi cukup melakukan browsing di depan komputer untuk melihat daftar barang dagangan secara elektronik. Ia cukup mengisi beberapa form yang disediakan, kemudian mengirimkannya secara online. Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit atau transfer bank, dan kemudian pulang ke rumah menunggu barang datang.

PEMBAHASAN

 

 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah  yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip‑Prinsip Etika Bisnis

2. Sejarah E‑Commerce

3. Penyebab Pesatnya Perkembangan E‑Commerce

 

Prinsip‑Prinsip Etika Bisnis

Sony Keraf (1991) dalam buku Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur, mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip, dari etika bisnis. Prinsip‑prinsip tersebut dituliskan dengan tidak melupakan kekhasan sistem nilai dari masyarakat bisnis yang berkembang. Prinsip­prinsip tersebut antara lain adalah:

1. Prinsip Otonomi.

 

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Artinya, kebebasan yang ada adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan berdasarkan kewajibannya saja, tetapi juga orang yang mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut.

 

1. Prinsip Kejujuran.

 

Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjaminm kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah:

Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut. Dalam hal ini, bisnis adalah kegiatan simbiosis mutualisme atau kegiatan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli.

 

Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan keda antarpimpinan dengan pekeda. Jadi, pimpinan perusahaan akan berlaku jujur terhadap tenaga keda yang ada pada perusahaannya, baik secara material maupun mental.

 

Kejujuran dalam melakukan perjanjian‑pedanjian baik perjanjian kontrak, jual‑beli maupun perjanjian‑perjanjian yang lain.

 

1. Prinsip Berbuat Baik dan Tidak Berbuat Jahat.

 

Berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (nonmaleficence) merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip‑prinsip hubungan dengan sesama yang lain seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan lain sebagainya.

 

1. Prinsip Keadilan.

 

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalam prinsip tersebut, tentunya keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam sebuah bisnis.

 

 

1. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri.

 

Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.

 

Sejarah E‑Commerce

 

Kehadiran E‑commerce diawali munculnya teknologi Electronic Data Interchange (EDI) dan Electronic Fund Transfer (EFT) pada akhir tahun 1970‑an. Selanjutnya pada awal tahun 1980‑an, muncul teknologi yang mendukung pemakaian Electronic Credit Card, Automated Teller Machine dan Telephone Banking yang merupakan bentuk‑bentuk e‑commerce. E­commerce merupakan bidang multidisipliner yang mencakup bidang teknik, multimedia serta bidangbidang bisnis seperti pemasaran, pembelian, penjualan, penaglhan, pembayaran dan lain sebagainya.

 

 

Penyebab Pesatnya Perkembangan E‑Commerce

Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh:

 

a. Proses transaksi yang singkat

Perubahan sistem transaksi tradisional ke sistem elektronis akan mempercepat proses transaksi tersebut. Proses‑proses dalam sistem transaksi tradisional seperti pembuatan nota, kuitansi, faktur dan sebagainya tidaBoldk perlu dilakukan secara manual dan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem.

 

b. Menjangkau lebih banyak pelanggan

Sebagai sistem yang berada di dalam jaringan global internet, e‑commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

 

c. Mendorong kreativitas penyedia jasa.

E‑commerce mendorong kreativitas dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovatif serta dapat secara cepat melakukan update data secara berkesinambungan.

d. Biaya operasional lebih murah.

E‑commerce dapat menekan operational cost karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasi.

e. Meningkatkan kepuasan pelanggan.

E‑commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan mudah. Operasional yang efisien juga akan memungkinkan perusahaan e‑commerce merespons permintaan konsumen secara cepat dan akurat.

 

Isu-Isu /Masalah pada Pelaksanaan E-Commerce

Dalam pelaksanaannya, e‑commerce memunculkan beberapa isu tentang aspek hukum perdagangan berkaitan dengan penggunaan sistem yang terbentuk secara on line networking management tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah:

a. Prinsip yurisdiksi dalam transaksi.

Sistem hukum tradisional yang sudah mapan, memiliki prinsip‑prinsip yurisdiksi dalam sebuah transaksi, yaitu menyangkut tempat transaksi, hukum kontrak dan sebagainya. E‑commerce melahirkan masalah penerapan konsep yuridiksi dalam transaksi tersebut. Tempat transaksi dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, baik regional maupun internasional, mengingat sifat cyberspace yang borderless atau tidak mengenal batas‑batas suatu negara.

 

b. Kontrak dalam transaksi elektronik.

Kontrak dalam hal ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Permasalahannya, hukum negara mengenai perdagangan konvensional menganggap transaksi komersial sebagai sesuatu yang valid, berkekuatan penuh, dan tanpa syarat yang spesifik unluk direduksi ke dalam bentuk tertulis atau yang juga dikenal dengan istilah paper based transaction. Sementara di dalam e‑commerce, kontrak tersebut dilakukan secara elektronis dan paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital document, bukan paper document. Sebenarnya persetujuan lisan adalah legal dan cukup kuat dalam melakukan transaksi, tetapi tentu saja mudah untuk diserang dan dicari kelemahannya jika dihadapkan pada permasalahan hukum.

Pada transaksi antara pihak‑pihak swasta, invoice, surat pengantar, dan dokumen komersial lainnya pada dasarnya tidak perlu disampaikan dalam bentuk tertulis. Walaupun demikian, otoritas pajak di banyak negara Eropa memerlukan invoice dan dokumen akuntansi lainnya dalam bentuk tertulis. Rekaman akuntansi yang dikomputerisasi diterima oleh otoritas paiak di negara‑negara tertentu, terutama di negara‑negara yang sistem komputernya mampu menangani keperluan formal tertentu yang ditetapkan oleh administrasi pajak.

Sampai saat ini masih sering diperdebatkan permasalahan legalitas kontrak dalam transaksi e‑commerce. Beberapa pendapat mengatakan perlunya perbaikan prinsip‑prinsip hukum dalam kontrak konvensional, seperti waktu dan tempat tedadinyasuatu kesepakatan kontrak.

 

c. Perlindungan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen merupakan faktor utama dalam keberhasilan sebuah e‑commerce. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik tersebut. Masalah yang terjadi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen ini adalah kecurangan yang sering dilakukan oleh penjual mengingat keberadaannya. Masalah tentang keberadaan penjual ini seperti misalnya penjual merupakan virtual store atau toko on‑line yang fiktif.

Masalah lain yang terjadi adalah kondisi barang yang dibeli, misalnya barang yang dikirimkan dalam kondisi rusak, adanya keterlambatan pengiriman atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirimkan kepada pembeli. Belum lagi jika timbul masalah karena purchase order atau pembayaran oleh pembeli tidak diakui kebenarannya oleh penjual.

Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi tersebut maka sudah scharusnya pemerintah memberlakukan undangundang tentang e‑commerce yang memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal.

 

 

d. Permasalahan pajak (taxation).

Permasalahan pajak dalam transaksi e‑commerce ini muncul ketika transaksi dihadapkan pada batas negara. Masing‑masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan

pajaknya karena pihak penjual dan pembeli akan sulit dilacak keberadaannya secara fisk Sebagai contoh, ada sebuah toko online milik orang Indonesia, tetapi toko tersebut didaftarkan sebagai suatu “*.com” yang servernya berada di Australia. Padahal, salah satu sifat cyberspace adalah borderless. Jika terjadi transaksi, negara manakah yang berhak memungut pajak? Indonesia atau Australia?

Berbagai permasalahan, di bidang pajak ini menyebabkan prinsip‑prinsip perpejakan internasional harus ditinjau kembali. Demikian juga dengan sistem perpajakan nasional juga harus ditinjau ulang untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia perdagangan tersebut.

e. Pemalsuan tanda tangan digital.

Di dalam transaksi tradisional, kita mengenal adanya tanda tangan. Tujuan suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah memastikan otentisitas dokumen tersebut. Transaksi elektronik juga menggunakan tanda tangan digital atau yang dikenal dengan digital signature. Digital signature sebenarnya bukan suatu tanda tangan seperti yang dikenal selama ini, yang menggunakan cara berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Sebuah digital signature didasari oleh isi pesan itu sendiri.

Selama ini, tanda tangan digital tersebut merupakan suatu metode sekuriti dalam penggunaan jaringan publik sebagai sarana perpindahan data yang cukup “amad’. Dikatakan aman karena digital signature terbentuk dar! rangkaian algoritma yang sangat sulit untuk dilacak atau dirusak. Tetapi, sangat sulit bukan berarti tidak bisa. Beberapa bentuk kejahatan dalam pemalsuan digital signature ini menggunakan perangkat lunak yang bisa melakukan generate terhadap, digital signature tersebut.

 

Selanjutnya, untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil munculnya beberapa permasalahan seperti tersebut di atas, sebelumnya harus disadari bahwa perusahaan yang melangsungkan kegiatan e‑commerce tidak berlangsung sebatas tempat perusahaan tersebut didirikan. Perusahaan akan melakukan usaha melewati batas negara clan bahkan benua. Oleh karena itu, hukum yang beriaku juga bukan hanya hukum perdata dari satu negara, tetapi merupakan hubungan keperdataan internasional yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.

 

ETIKA BISNIS, E-COMMERCE DAN PENEGAKAN HUKUM

 

Model & Hukum Perdagangan Elektronik

Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah Uncitral Model Low onElectronic Commerce 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e‑commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah PBB. Model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Ressolution No 51/162 tanggal 16 Desember 1996.

Beberapa poin penting di dalam Uncitral Model law on Electronic Commerce tersebut antara lain adalah:

a. Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages.

Pasal 5 dari model hukum ini menyatakan bahwa suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas, clan dapat dijalankan (enforceability) meskipun bentuknya berupa data messages. Suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan validitas, serta tidak dapat dijalankan (enforceability) hanya didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam, data messages tersebut ticlak terdapat hal‑hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum, melainkan hanya berisi perintah untuk merujuk pada materi tertentu.

Hal tersebut diperkuat dengan pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang menghendaki/ mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages, dengan catatan, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses/dibaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan.

b. Pengakuan tanda tangan digital.

Pasal 7 model hukum ini menyatakan bahwa apabila terdapikt peraturan yang membutuhkan tandatangan seseorang maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila:

Terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memberikan indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam suatu data messages telah disetujui olehnya; dan

Metode tersebut dapat diandalkan atau dapat digunakan dalam ‘Ihembuat atau mengomunikasikannya dalam berbagai situasi, termasuk berbagai pedanjian.

Hal itu berarti bahwa tanda tangan digital sebagai metode akurat untuk mengidentifikaksi pelaku tandatangan tersebut dapat digunakan sebagai tanda tangan dimaksud dalam pedanjian‑perjanjian tradisional.

c. Adanya pengakuan atas orisinilitas data message.

Salah satu point penting dalam model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang mensyaratkan suatu informasi disampaikan atau diwujudkan dalam bentuk,’ asli (original), persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila:

Terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi seiak pertama dibuat, dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data messages atau bentuk lainnya. Kriteria untuk dapat menentukan keutuhan (integrity) adalah apabila informasi tersebut lengkap dan

Etika Bisnis don Mommerce

tidak pernah dimodifikasi, juga terhadap adanya setiap endorsement. Setiap perubahan yang timbul sebagai akibat yang biasa tedadi saat melakukan komunikasi, penyimpanan dan penampakannya (display) dan standar dari reability (keandalan) haruslah diterapkan berdasarkan tujuan penciptaan informasi itu dan dalam hubungannya dengan keadan yang ada. Pada saat informasi itu perlu ditunjukan, informasi tersebut dapat ditunjukan/diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya.

d. Data messages dapat memenuhi syarat pembuktian hukum

(admissibility and evidential weight).

Pasal 9 dalam model hukum ini menyatakan bahwa dalam setiap peristiwa hukum (legal proceeding), informasi dalam bentuk data messages mempunyai kekuatan dalam pembuktiannya. Kektiatan pembuktian dari suatu data messages harus didasarkan pada tingkat keandalan/ kemampuan/reliability. Pada saat data messages diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi ‘ juga dalam hubungannya dengan kemampuan mengidentifikasikan originator dan berbagai faktor lain yang relevan.

Pada pasal tersebut juga dinyatakan bahwa setiap aturan yang terkait tidak dapat tidak diterapkan dalam pembuktian suatu data messages apabila pembuktian tersebut:

hanya didasarkan pada bentuknya yang berupa data messages; atau,

 

apabila hal ini merupakan bukti terbaik yang dapat diajukan dan bisa diuji, berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut bukan dalam keadaan yang asli (original).

e. Pengakuan atas dokumentasi dalam data messages.

Salah satu poin penting dalam model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang mengharuskan berbagai dokumen, records atau informasi didokumentasikan/disimpan, aturan tersebut dapat dipenuhi dengan mendokumentasikan data messages. Untuk itu, aturanaturan yang terdapat di bawah ini harus dapat dipenuhi:

Setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi.

Informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama pada saat ia diciptakan, dikirim atau diterima atau dalam suatu format yang sudah dapat dibuktikan keandalannya dalam membuat, mengirim dan menerima.

Setiap informasi, jika ada, sebisanya dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data message serta waktu (hari dan tanggal) pada saat ia dikirim dan diterima.

Model hukum ini telah digunakan oleh banyak negara untuk menjadi dasar pembuatan undang‑undang di bidang e‑commerce, misalnya Electronic Transaction Act of Singapore, undang‑undang transaksi elektronik di, Malaysia dan banyak lainnya. Indonesia sendiri sampai tulisan ini dibuat, belum memiliki perundangan yang mengatur secara khusus perdagangan dengan model Electronic Commerce. Jadi, tidak ada salahnya mengacu pada model UNCITRAL.
 

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa e‑commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Dalam kaitannya dengan etika maka Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “meta‑etika” yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.

 

SARAN

Berkaitan dengan Etika bisnis  dan E-Commerce tersebut maka perlu adanya upaya untuk menjaga kegiatan E-Commerce agar tetep berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku serta sesuai dengan norma/etika bisnis yang kita jalani.

 

Dikutip dari beberapa sumber :

http://pii.or.id/etika-bisnis

http://wulansari-wulansarii.blogspot.com/2013_11_01_archive.html

http://diirusmita.blogspot.com/2013/01/penerapan-etika-bisnis-dibidang.html

http://princessdeklov03.blogspot.com/2011/11/etika-komputer.html

 

 

 

Cybercrime

adalah kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Banyak diantaramya adalah pegawai sebuah perusahaan yang loyal dan dipercaya oleh perusahaan-nya, dan dia tidak perlu melakukan kejahatan computer. Mereka adalah orang-orang yang tergoda pada lubang-lubang yang terdapat pada sistem computer. Sehingga kesempatan merupakan penyebab utama orang-orang tersebut menjadi ‘penjahat cyber’. Kategori Cybercrime adalah :

1.    Cyberpiracy

Penggunaan teknologi komputer untuk :

• mencetak ulang software atau informasi
• mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan computer

2.    Cybertrespass

Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada:

• Sistem komputer sebuah organisasi atau individu
• Web site yang di-protect dengan password

3.    Cybervandalism

Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang :

• Mengganggu proses transmisi informasi elektronik
• Menghancurkan data di computer

 

 Cyber Law

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah :

Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut

Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional

Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime

Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi

Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

 

Contoh bentuk penanggulangan antara lain :

 

IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team)

Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email Internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team (CERT) Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah kemanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia.

Sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Di Korea hal ini ditangani oleh Korea Information Security Agency.

 

Tinjauan Hukum

Saat ini di Indonesia belum memiliki UU khusus/Cyber Law yang mengatur mengenai Cybercrime, walaupun UU tersebut sudah ada sejak tahun 2000 namun belum disahkan oleh Pemerintah Dalam Upaya Menangani kasus-kasus yg terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan cyber crime, para Penyidik ( khususnya Polri ) melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yg ada dalam KUHP Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada Cybercrime antara lain:

1. KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )

 

Pasal 362 KUHP Tentang pencurian ( Kasus carding )

 

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan ( Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang)

 

Pasal 311 KUHP Pencemaran nama Baik ( melalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban)

 

Pasal 303 KUHP Perjudian (permainan judi online)

 

Pasal 282 KUHP Pornografi ( Penyebaran pornografi melalui media internet).

 

Pasal 282 dan 311 KUHP ( tentang kasus Penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet).

 

Pasal 378 dan 362 (Tentang kasus Carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar, dengan kartu kredit hasil curian )

2. Undang-Undang No.19 Thn 2002 Tentang Hak Cipta, Khususnya tentang Program Komputer atau software

3. Undang-Undang No.36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi, ( penyalahgunaan Internet yang menggangu ketertiban umum atau pribadi).

4. Undang-undang No.25 Thn 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang.

5. Undang-Undang No.15 thn 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

 

 

 

 

 

 

http://mbegedut.blogspot.com/2012/09/contoh-makalah-tentang-cybercrime.html